Pada tgl 17 – 22 Juni 2025, Vietnam menjadi tuan rumah sebuah workshop bertajuk “Advancing the Meaningful Participation of Military Women in Protecting Civilians in UN Peacekeeping Operations”. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam misi perdamaian, mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap aspek operasi militer, serta mendorong keterlibatan optimal perempuan dalam keseluruhan proses penjagaan perdamaian.
Workshop tersebut dihadiri oleh 14 peserta dari berbagai negara, termasuk dua delegasi dari Indonesia, yakni Mayor Kal Nia Leniawati dan Mayor Kal Sri Mulyatiningsih. Beberapa materi utama yang dibahas mencakup mandat perlindungan sipil (Protection of Civilians), peran strategis perempuan berseragam dalam operasi militer, berbagai tantangan yang dihadapi sekaligus solusi praktis untuk meningkatkan partisipasi perempuan, serta pelatihan berbasis studi kasus yang mengedepankan perspektif gender.
Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah komitmen bersama untuk menaikkan keterlibatan perempuan dalam misi PBB hingga 25 persen pada tahun 2028. Selain itu, penempatan perempuan dalam posisi-posisi strategis — misalnya sebagai Komandan Pasukan di United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) — menjadi prioritas tersendiri. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan intensif serta dukungan optimal bagi para perempuan yang bertugas di lapangan juga diangkat sebagai fokus utama.
Meski demikian, workshop ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang masih menghambat, seperti ketimpangan gender yang masih mengakar, hambatan budaya yang kerap menjadi penghalang, serta keterbatasan fasilitas yang belum memadai. Sebagai respons, peserta merekomendasikan pelatihan khusus, perekrutan yang bersifat inklusif, serta penyediaan fasilitas yang ramah dan mendukung kehadiran perempuan.
Sebagai penutup, disoroti perlunya dukungan berkelanjutan dan reformasi kebijakan dari seluruh negara anggota. Selain itu, PBB diharapkan memberikan insentif konkret kepada negara yang aktif mempromosikan dan mengimplementasikan peran perempuan dalam misi perdamaian. Tak kalah penting adalah penerapan pengawasan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan setiap strategi berbasis gender, demi memastikan manfaat yang nyata dan keberlangsungan program secara menyeluruh.