Pertama dalam sejarah keikutsertaan Indonesia pada misi perdamaian dunia Maritime Task Force (MTF)-United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) sejak Tahun 2009, Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N memberikan kesempatan lebih luas kepada Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) melalui keikutsertaan 2 Perwira dan 6 Bintara Kowal. Selain mengawaki peralatan canggih di kapal kombatan dan terlibat dalam dalam misi perdamaian, juga menjadi bagian dari diplomasi militer, duta kebudayaan dan pariwisata. Hal inilah yang mendasari Head of Gender Affair Officer UNIFIL beserta tim untuk berkunjung dan menyelenggarakan workshop di KRI Frans Kaisiepo-368 saat kapal melaksanakan Short Maintenance Period di Port of Beirut, Lebanon. (22/05/2023)
Ms. Rana Rahal selaku pimpinan delegasi sangat terkesan dengan dinas dalam gender integration, aktivitas Kowal dan SOP yang diterapkan dalam penanganan pengungsi yang menurutnya merupakan Best Practice dan baru pertama dijumpainya setelah 20 tahun berdinas di UNIFIL.”Gender integration dan penanganan pengungsi ini akan menjadi rekomendasi saya kepada Head of Mission/ Force Commander untuk menerbitkan regulasi dan SOP dengan mengadopsi apa yang telah dilaksanakan oleh KRI Frans Kaisiepo”, tegas Rana Rahal. “Workshop ini sangat penting dalam merumuskan beberapa rekomendasi untuk keberhasilan misi PBB. Apresiasi dari tim Gender Advisory Unit UNIFIL merupakan bukti komitmen kita dalam mencapai tujuan UNIFIL termasuk yang terkait dengan isu gender berdasarkan United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1325 tentang Women Peace and Security”, terang Dansatgas, Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh.
Kegiatan diisi dengan presentasi gender integration dalam misi PBB dan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan pengungsi oleh Kowal. Acara dilanjutkan dengan ship tour termasuk meninjau akomodasi Kowal, diikuti dengan Workshop mengambil tema “The Risk Associated with Women and Girls in Conflict/ Post Conflict and Refugee Status”. Kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran terhadap isu-isu terkait gender di daerah misi dan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam implementasi mandat PBB.
